Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didin S Damanhuri menilai Menteri BUMN Erick Thohir mengembalikan BUMN sebagai sapi perah politik. Itu tercermin dari keputusan Erick menunjuk dua pendukung Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka sebagai komisaris BUMN.
Prabu Revolusi yang merupakan jurnalis sekaligus Politikus Partai Perindo, didapuk menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional. Sempat berada di barisan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Prabu melompat pagar menjadi anggota TKN Prabowo-Gibran.
Didin menyoroti pengalaman bagi-bagi jatah Komisaris BUMN berbasis balas jasa politik dan bukan berdasar kompetensi dan profesionalitas selama ini. Selain itu, dia juga menyinggung adanya alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikumpulkan untuk pendanaan politik.
Penunjukan komisaris secara tidak objektif ini, kata Didin mesti dihentikan karena merugikan negara. Didin mengatakan, Ini harus dihentikan, karena yang rugi (adalah) rakyat yang membutuhkan pelayanan BUMN yang profesional, berintegritas dan berakhlak. Padahal, tagline BUMN masa Erick Tohir kan BUMN Berakhlak. Jadi kontradiktif.
Padahal, Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum mengumumkan hasil penghitungan suara berdasarkan C1 dari KPU di daerah-daerah.
+ There are no comments
Add yours