Prabowo-Gibran Rencanakan Pemisahan DJP dan Bea Cukai dari Kementerian Keuangan Setelah Dilantik

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming akan memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai dari Kementerian Keuangan segera setelah dilantik sebagai pemimpin pemerintahan berikutnya.

Prabowo-Gibran berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang akan berada di bawah komando presiden setelah dipisahnya kedua institusi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa belum ada pembahasan teknis terkait rencana pembentukan BPN.

Sementara itu, Angola Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Widow, menyebut bahwa persiapan pembentukan BPN akan dimulai selama masa transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo, yang mungkin memakan waktu sekitar satu tahun atau lebih sedikit.

Visi, misi, dan program kerja mereka menekankan perbaikan integritas dan koordinasi instansi untuk meningkatkan penerimaan negara. Prabowo-Gibran optimistis dapat meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23% melalui BPN.