TANPA UTANG, INDONESIA BERPOTENSI BANGKRUT MENURUT SAID DIDU

Mantan Sekretaris Menteri BUMN, M Said Didu, mengungkapkan bahwa tanpa peningkatan utang, Indonesia berpotensi menghadapi kondisi kebangkrutan pada tahun 2024.

“Saya menantang mereka-mereka yang menyebut Indonesia belum bangkrut. Tanpa utang, keuangan negara sudah minus hampir Rp1.000 triliun. Itulah kepada presiden ngotot menambah utang baru pada 2024 sebesar Rp1.250 triliun,” kata said Didu dikutip dari YouTube Bang Edy, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Kemudian, Said Didu secara rinci membahas dan menganalisis setiap komponen anggaran yang tercantum dalam RAPBN 2024. Total pengeluaran negara dianggarkan sebesar Rp2.971 triliun.

Pada sisi lain, pengeluaran wajib yang meliputi dana pendidikan sebesar Rp436 triliun, gaji pegawai Rp500 triliun, pembayaran bunga utang Rp500 triliun, serta utang pokok Rp600 triliun, juga transfer dana ke daerah Rp800 triliun, alokasi dana desa Rp70 triliun, dan perkiraan anggaran kesehatan sekitar Rp145 triliun (mengambil 5 persen dari total anggaran). Gabungan semua ini mencapai Rp3.051 triliun.

“Ada minus sekitar 270 triliun. Kalau ditambah subsidi naik menjadi (minus) Rp555 triliun. Ditambah anggaran perbaikan jalan maka minusnya menjadi Rp726 triliun,” kata Said Didu.

Dari perhitungan tersebut, ia mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana Presiden Jokowi berencana untuk membiayai proyek besar seperti IKN Nusantara tanpa mengandalkan utang. Hal yang sama berlaku untuk pembangunan sarana dan prasarana pertanian, termasuk proyek infrastruktur seperti irigasi dan jalan baru, yang tentu saja akan memerlukan pendanaan dari pinjaman.

“Demikian pula duit untuk Pemilu 2024, ada enggak? Artinya, tanpa utang, negara kita sudah bangkrut. Apakah ini perlu dilanjutkan? Saya kira yang tepat adalah perubahan,” tegas Said Didu.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 telah mengalami perbaikan yang signifikan, dengan defisit 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka itu, kata dia, lebih rendah ketimbang defisit APBN 2020 saat terjadi pandemi COVID-19 yang tercatat 6,14 persen. “APBN kita posturnya akan makin sehat. Defisit kita menurun sangat tajam dari Rp947,7 triliun atau 6,14 persen terhadap PDB pada 2020 menjadi Rp522,8 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Ia juga menekankan bahwa defisit dalam RAPBN 2024 lebih kecil daripada APBN 2023 yang mencapai 2,84 persen, serta proyeksi sebesar 2,30 persen untuk tahun ini.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa perkiraan defisit RAPBN 2024 berasal dari pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.304,1 triliun, mengakibatkan defisit mencapai Rp522,8 triliun.