Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa ia memberi waktu satu tahun bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperbaiki kinerjanya. Ia menegaskan bahwa citra buruk DJBC di mata publik dan Presiden Prabowo Subianto menjadi alasan utama peringatan keras ini. Jika perbaikan tidak dilakukan, Purbaya menyebut Bea Cukai bisa saja dibekukan dan digantikan oleh pihak asing, seperti Société Générale de Surveillance (SGS) pada masa Orde Baru.

Permasalahan utama yang menjadi sorotan Purbaya meliputi maraknya praktik under invoicing di berbagai kantor pengawasan serta masih mudahnya barang-barang ilegal masuk ke Indonesia. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya kongkalikong di internal pengawas pabean. Purbaya mengaku telah menyampaikan langsung masalah tersebut kepada jajaran DJBC melalui rapat internal dan menekankan bahwa citra Bea Cukai dianggap buruk oleh media, masyarakat, hingga pimpinan tertinggi negara.

Meski memberikan ultimatum keras, Purbaya menegaskan bahwa ia tidak berniat menyerahkan operasional Bea Cukai kepada pihak asing. Ia berkomitmen bekerja sama dengan seluruh jajaran DJBC untuk membersihkan institusi tersebut dan memperbaiki layanan kepabeanan. Menurutnya, ancaman pembekuan justru membuat tim Bea Cukai semakin bersemangat, termasuk dalam mempercepat pengembangan sistem perangkat lunak untuk mendukung reformasi yang lebih bersih dan transparan.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours