PURBAYA INGATKAN BEA CUKAI SOAL ANCAMAN PEMBEKUAN SEPERTI ERA SOEHARTO

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya ancaman serius terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) apabila tidak mampu memperbaiki citra dan kinerja di mata masyarakat serta Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat internal yang digelar di Gedung DPR, Purbaya menegaskan bahwa dirinya telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden untuk melakukan pembenahan menyeluruh.

Jika tidak ada perubahan, Bea Cukai berpotensi dibekukan dan digantikan dengan layanan Société Générale de Surveillance (SGS) seperti pada masa Orde Baru.Ancaman tersebut menjadi pengingat sejarah ketika Bea Cukai pernah dibubarkan pada era Presiden Soeharto akibat maraknya korupsi dan penyelewengan. Menurut catatan jurnalis Mochtar Lubis dan kesaksian mantan Menkeu Ali Wardhana, pegawai Bea Cukai pada masa itu terlibat dalam praktik penyelundupan dan pengabaian tugas meski telah menerima kenaikan gaji signifikan.

Akibat kondisi yang tak kunjung membaik, pada tahun 1985 pemerintah resmi menutup Bea Cukai dan menyerahkan fungsi pengawasan kepabeanan kepada SGS.Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mengulangi langkah pembubaran tersebut dan berkomitmen memperbaiki lembaga yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ia optimistis bahwa dengan dukungan jajarannya, pembenahan Bea Cukai dapat dilakukan secara cepat dan bersih. Purbaya juga menyebutkan bahwa perkembangan perangkat lunak dan sistem kerja di DJBC menunjukkan kemajuan, sehingga ia berharap kepercayaan publik dapat kembali pulih tanpa perlu menyerahkan operasional kepada pihak asing.