MK LARANG POLISI AKTIF RANGKAP JABATAN SIPIL, HARUS MUNDUR ATAU PENSIUN

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini membuat keputusan penting terkait стату kedudukan anggota polisi aktif di jabatan sipil. MK mengabulkan permohonan Perkara 114/2025 terkait gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan ini secara langsung melarang anggota polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil. Keputusan ini berarti bahwa anggota polisi yang saat ini menduduki jabatan sipil harus membuat pilihan antara mengundurkan diri atau pensiun dari kepolisian. Hal ini menimbulkan implikasi yang signifikan bagi banyak individu dan juga struktur organisasi di mana anggota polisi ditempatkan di jabatan sipil. Putusan MK ini bertujuan untuk menjaga independensi dan profesionalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya larangan ini, diharapkan tidak ada konflik kepentingan dan anggota polisi dapat fokus pada tugas-tugas kepolisian tanpa terbebani dengan tanggung jawab di jabatan sipil.