Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia secara tegas mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan stok cadangan beras pemerintah CBP dari gudang Bulog. Desakan ini muncul untuk mengantisipasi risiko kelangkaan beras di pasaran, terutama menyusul maraknya kasus kecurangan beras yang menyebabkan pasokan terhambat. Yeka, perwakilan Ombudsman, menegaskan langkah darurat ini penting dilakukan demi menjamin ketersediaan pangan masyarakat tanpa perlu menunda-nunda perdebatan mengenai stok masa depan.
Kelangkaan beras, khususnya varian premium kemasan, terpantau semakin parah di berbagai pasar ritel modern. Beberapa gerai dilaporkan kesulitan menyediakan stok, memicu kekhawatiran konsumen akan ketiadaan pasokan. Yeka menekankan, masyarakat saat ini membutuhkan kepastian nyata bahwa beras dapat diakses dengan mudah di tingkat pengecer, bukan sekadar wacana.
Penyebab utama kelangkaan ini adalah tindakan para peritel besar yang menarik beras “terindikasi bermasalah” dari rak-rak mereka. Ketua Umum Aprindo, Solihin, mengakui langkah penarikan dilakukan untuk menghindari risiko hukum dan menjaga kepercayaan pembeli, meski pemerintah telah meminta agar beras tetap dijual. Situasi ini diperparah oleh harga beras yang terus meroket, bahkan telah melampaui batas Harga Eceran Tertinggi HET yang ditetapkan pemerintah.
+ There are no comments
Add yours