PAKAR KHAWATIR PENGHAPUSAN PENERIMA PBI JKN BISA PICU LONJAKAN KEMISKINAN

Jakarta – Sejumlah pakar memperingatkan bahwa kebijakan nonaktifasi lebih dari 8 juta penerima bantuan iuran JKN (PBI) berisiko memperburuk ekonomi rumah tangga miskin. Mereka menyoroti potensi *exclusion error* jika proses pemutakhiran data bantuan sosial (bansos) tidak disertai mekanisme koreksi yang cepat dan adil. Tanpa validasi ulang yang solid, banyak keluarga rentan dikhawatirkan terlempar ke bawah garis kemiskinan akibat kehilangan akses layanan kesehatan.  Kekeliruan dalam seleksi penerima bansos dinilai dapat memicu tekanan ekonomi signifikan. Program seperti PBI JKN hanya menopang daya beli dasar masyarakat miskin; jika warga yang sebenarnya memenuhi kriteria kemiskinan justru tersingkir, mereka akan kehilangan perlindungan sosial vital. Untuk meminimalisir risiko ini, para ahli menekankan pentingnya verifikasi berbasis data riil (pengeluaran, aset, kondisi sosial) serta melibatkan pendekatan komunitas (*community-based targeting*) agar pemutakhiran lebih akurat dan dinamis.  Meski pemerintah membuka jalur reaktivasi melalui aplikasi *Cek Bansos* atau prosedur formal via RT/RW hingga dinas sosial, respons masyarakat masih sangat minim. Dari 8 juta lebih data yang dinonaktifkan, baru sekitar 0,3% atau 25.628 usulan yang diproses—sebagian bahkan masih tertunda persetujuan. Kelambatan ini memperkuat kekhawatiran bahwa mekanisme pemulihan akses belum cukup efektif untuk menahan dampak negatif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan.