Reformasi Subsidi Energi, Potensi Hemat Rp200 Triliun untuk Masyarakat Miskin

JAKARTA – Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia menyatakan Indonesia berpotensi menghemat anggaran hingga Rp150-200 triliun per tahun jika skema subsidi energi direvisi. Menurutnya subsidi yang ada saat ini tidak tepat sasaran, karena lebih mengutamakan komoditas daripada masyarakat berpenghasilan rendah.

Burhanuddin mengusulkan agar subsidi diberikan langsung kepada keluarga miskin melalui bantuan langsung tunai (BLT). Dengan ini, ia percaya pengeluaran untuk subsidi energi bisa dikurangi secara signifikan dan dialihkan untuk kebutuhan yang lebih produktif. Ia juga mencatat bahwa subsidi energi sebesar Rp540 triliun pada tahun 2023 tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

“Ternyata hitung-hitungan kita, subsidi menjadi akan berkurang somewhere around Rp 150 to 200 trilliun, dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif,” ujar Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (25/9/2024).

Ia juga mengamati kasus di Solo, di mana subsidi listrik tidak memberikan manfaat yang cukup bagi masyarakat miskin dan hanya bisa menghidupkan satu lampu per rumah dengan biaya yang tinggi. Burhanuddin berpendapat bahwa banyak masyarakat miskin yang tidak merasakan manfaat dari subsidi BBM dan LPG, sehingga perlu dilakukan revisi dalam alokasi subsidi energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih menyeluruh.