JAKARTA – Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan kajian INDEF tahun 2023 selama ini masih belum tepat sasaran. Ketidaktepatan penyaluran untuk solar subsidi mencapai 96%, sementara untuk pertalite mencapai 78%. “Kami di Indef di tahun 2023 lalu persentase ketidaktepatan sasaran untuk solar bersubsidi itu 96% sedangkan untuk Pertalite 78%,” kata Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra El Talattov dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Kamis (26/9/2024).
Hal tersebut diperkuat oleh adanya penjualan BBM di SPBU didominasi oleh BBM subsidi, hal ini menyebabkan beberapa masalah. Pertama, yakni beban keuangan Pertamina yang berdampak pada kas perusahaan yaitu ada jeda waktu dalam pemberian kompensasi dari pemerintah. Kedua, adalah disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi, yang memicu peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke subsidi, memperbesar beban finansial pemerintah. “Karena ada risiko terjadinya migrasi dari konsumen BBM non-subsidi ke BBM subsidi karena masih terus terjadi mekanisme subsidi terbuka,” ujarnya.
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menetapkan kriteria masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi ini. Misalnya petani, nelayan, dan kelompok berpenghasilan 40% terbawah. “Jadi sebetulnya fakta dan data baik yang dikeluarkan oleh BPS maupun dari Pertamina sendiri sangat jelas menunjukkan ketidaktepatan sasaran penyaluran BBM bersubsidi ini jadi sekarang solusinya adalah bagaimana keberanian dan kemauan dari Presiden Jokowi untuk mengeksekusi (pengetatan),” ujar Abra.
+ There are no comments
Add yours