JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp6,14 triliun untuk tahun 2025. Anggaran ini diusulkan untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan, termasuk implementasi ekonomi biru, dukungan kepada stakeholder perikanan, ketahanan pangan nasional, dan pembangunan kampung nelayan modern. Usulan ini disampaikan Trenggono dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (3/9/2024).
Dari total usulan, Rp1,98 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan perikanan budidaya terintegrasi, Rp1,01 triliun untuk pengawasan dan perawatan armada dalam pemberantasan IUU Fishing, serta Rp896 juta untuk penataan ruang laut dan pengelolaan pulau kecil. Sisa anggaran akan digunakan untuk pembangunan logistik, rantai dingin, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya sudah mendapat pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun yang bersumber dari berbagai pos seperti rupiah murni, pinjaman luar negeri, dan PNBP. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp2,9 triliun dan belanja non-operasional sebesar Rp3,30 triliun.
Dengan tambahan anggaran ini, KKP menargetkan peningkatan produksi perikanan hingga 24,58 juta ton, pertumbuhan PDB perikanan 4%-6%, dan nilai ekspor hasil perikanan mencapai US$6,25 miliar. KKP juga berfokus pada pengembangan pelabuhan dan infrastruktur tambak udang, serta peningkatan produksi garam dan perluasan kawasan konservasi perairan.
+ There are no comments
Add yours