Pemerintah saat ini dalam posisi sulit dalam menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah, yang dinilai akan berdampak pada harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Sebab kemampuan APBN dalam menahan harga BBM cukup terbatas.
Peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Dheny Yuartha menilai upaya pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM menjadi dilema. Sebab, apabila tidak dinaikkan maka beban badan usaha dan kompensasi akan turut meningkat.
Sementara, apabila pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, maka dampaknya akan cukup besar. Ini lantaran efeknya tidak hanya terbatas dari sisi transportasi saja namun juga menyangkut daya beli masyarakat.
“Jadi double hit untuk kelas menengah. Apalagi di satu sisi kenaikan upah, kenaikan upah itu meningkat tidak seirama dengan inflasi. Inflasi meningkat lebih besar dibandingkan dengan kenaikan upah. Jadi dari sisi itu, kesejahteraan masyarakat itu secara real sebenarnya menurun,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia menilai posisi pemerintah cukup sulit untuk mengambil sikap mengenai harga BBM. Terutama untuk pembahasan di APBN ke depan. “Nah ini yang kemudian hitung-hitungan ini yang sepertinya saya melihat cukup rumit ya Pak Sugeng di pembahasan, apalagi untuk pembahasan APBN ke depan,” kata dia.
+ There are no comments
Add yours