PURBAYA KRITISI PENONAKTIFAN MASSAL PBI BPJS

Jakarta – Pemerintah dan DPR menggelar rapat konsultasi menyusul kegaduhan di masyarakat akibat penonaktifan serentak 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Rapat tersebut digelar di Jakarta pada Senin (9/2/2026) dan dihadiri sejumlah menteri serta pimpinan lembaga terkait.

Dalam rapat itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dampak kebijakan penonaktifan PBI yang dilakukan tanpa sosialisasi dan tidak bertahap. Ia menilai kebijakan tersebut memicu keresahan luas karena banyak peserta baru mengetahui status kepesertaannya nonaktif saat membutuhkan layanan kesehatan.

“Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk daftar lagi, sehingga kerasa itu 10%. Kalau 1% enggak ribut orang-orang,” kata Purbaya saat Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR di Jakarta, dikutip Selasa (10/2/2025).

Purbaya menegaskan, penonaktifan PBI seharusnya dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan kejutan di masyarakat. Ia menilai kegaduhan akibat kebijakan tersebut merugikan pemerintah karena anggaran yang dikeluarkan tetap sama, sementara citra pemerintah di mata publik justru memburuk.