Jakarta – Dorongan agar pemerintah mengambil alih pengelolaan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) dinilai penting untuk mengurangi tekanan finansial yang selama ini ditanggung BUMN. Pengambilalihan ini dipandang sebagai solusi struktural agar risiko pendanaan proyek tidak terus membebani BUMN, sekaligus menciptakan skema pembiayaan dan operasional yang lebih sehat. Pengamat BUMN sekaligus Managing Director LM FEB UI, Toto Pranoto, menilai langkah tersebut rasional karena menempatkan negara sebagai penanggung jawab infrastruktur, sementara BUMN fokus pada operasional.
Menurut Toto, skema ideal adalah memosisikan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai operator layanan, sedangkan pembangunan dan kepemilikan prasarana berada di tangan pemerintah, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. “Saya kira sudah benar kalau akhirnya pemerintah mengambil alih beban infrastruktur dari KCIC. Jadi KAI bertindak sebagai operator kereta api,” ujarnya. Ia menambahkan, APBN dapat digunakan sebagai penyertaan modal negara kepada BUMN atau lembaga khusus penyelenggara infrastruktur yang nantinya memperoleh pendapatan dari tarif access charge. “Dalam jangka panjang, entitas ini bisa memperoleh pendapatan dari tariff access charge,” kata Toto.
Tekanan terbesar saat ini dirasakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) yang berperan sebagai investor sekaligus kontraktor lokal proyek KCJB. Investasi sekitar Rp6,1 triliun justru menjadi beban karena kerugian operasional yang terus berlanjut, ditambah tekanan arus kas dan kewajiban bunga utang. Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, Reza Priyambada, menilai restrukturisasi keuangan menjadi kebutuhan mendesak dan harus disampaikan secara terbuka. “WIKA perlu menyampaikannya dalam RUPO maupun RUPS sehingga para pemegang saham maupun obligasi dapat mengetahui rencana WIKA ke depan,” ujarnya, seraya optimistis manajemen akan mencari solusi terbaik agar tercapai win-win solution bagi seluruh pemangku kepentingan.
+ There are no comments
Add yours