JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik penyelundupan pangan setelah ditemukannya muatan impor ilegal di tiga kapal KM Permata Pembangunan, KM Sampurna 03, dan KM Rizky yang bersandar di Pelabuhan Sangkuang, Batam, Senin (24/11/2025) malam. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, mengonfirmasi bahwa seluruh komoditas yang diangkut, termasuk 40,4 ton beras, 4,5 ton gula, 2,04 ton minyak goreng, serta sejumlah produk lain, masuk tanpa izin resmi dan 100% ilegal. Setelah menerima laporan sekitar pukul 23.00 WIB, Amran langsung melakukan koordinasi dengan Pangdam Kepri, Kapolda, pemerintah daerah, serta aparat terkait untuk memastikan penindakan cepat terhadap aktivitas penyelundupan yang diduga memanfaatkan jalur tikus laut tersebut.
Amran menegaskan bahwa ancaman terbesar dari penyelundupan bukan sekadar nilai barang, melainkan dampak psikologis terhadap lebih dari 100 juta petani yang tengah menunjukkan semangat tinggi dalam meningkatkan produksi. Pemerintah saat ini telah meluncurkan berbagai kebijakan strategis, mulai dari deregulasi melalui 19 Perpres dan Inpres, hingga bantuan pupuk, alat mesin pertanian, dan dukungan anggaran. Amran menambahkan bahwa harga pupuk yang turun hingga 20% menjadi momentum besar bagi petani, dan hasilnya target swasembada yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun diperkirakan dapat diraih lebih cepat pada tahun ini.
Lebih jauh, Amran menilai bahwa tindakan ilegal sekecil apa pun tetap mengganggu ekosistem pangan nasional, terutama ketika Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan Indonesia bebas impor pangan pada tahun 2025. Ia juga menyoroti ironi bahwa Indonesia produsen minyak sawit terbesar di dunia justru menjadi sasaran penyelundupan minyak goreng. Dengan dukungan seluruh aparat, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan pangan dan memastikan setiap pelanggaran mendapat tindak lanjut sesuai hukum.
+ There are no comments
Add yours