BIMA ARYA MINTA PEMDA PERCEPAT PENDAPATAN LAHAN UNTUK 80 RIBU GERAI KOPDESKEL MERAH PUTIH

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, meminta pemerintah daerah (Pemda) segera mempercepat pendataan lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kopdeskel Merah Putih yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (3/11). Bima menegaskan, percepatan pendataan merupakan tahapan penting sebelum pembangunan fisik dimulai. “Tahapan ini sangat penting karena setelah badan hukum selesai, akan dilanjutkan dengan pembangunan gerai Kopdeskel di seluruh Indonesia,” ujarnya. Pemerintah menargetkan pembangunan 80 ribu gerai Kopdeskel pada awal tahun depan.

Bima menjelaskan ada empat kriteria utama lahan yang harus dipenuhi sebelum diinput ke portal PT Agrinas Pangan Nusantara. Pertama, lahan memiliki alas hak yang jelas dan sah sebagai aset Pemda atau kementerian/lembaga. Kedua, luas minimal 1.000 meter persegi. Ketiga, lokasinya strategis dan mudah diakses. Keempat, kondisi lahan siap bangun, bebas dari area rawan bencana dan jaringan listrik SUTET. “Jadi, lahannya ini adalah lahan yang matang, Bapak-Ibu sekalian. Kami ingin menajamkan bagaimana mekanisme koordinasi untuk pendataan,” kata Bima.

Hingga saat ini, portal Agrinas baru merekam 5.981 data lahan, angka yang dinilai masih jauh dari target nasional. Bima mengingatkan pentingnya verifikasi ketat untuk menghindari data tidak wajar seperti lahan berukuran satu meter persegi atau informasi yang tidak akurat. Ia juga meminta Pemda bekerja sama dengan koramil, dandim, dan babinsa dalam proses pendataan dan pelaporan agar data yang masuk sesuai dengan kriteria. “Apabila di lapangan cocok dan sesuai, maka Koramil dan Babinsa melaporkan hasil pendataan kepada Dandim untuk diinput melalui portal command center dan diverifikasi,” ujarnya.

Selanjutnya, Bima meminta Pemda fokus mendata aset yang memenuhi kriteria pembangunan gerai Kopdeskel, baik yang sudah memiliki bangunan maupun yang masih berupa lahan kosong. Ia juga memperkenalkan para ketua tim wilayah yang bertugas dalam pendataan dan pembangunan, yakni Edi Mardianto untuk wilayah Sumatra, Wahyu Bintono Hari Bawono untuk Jawa, Hoiruddin Hasibuan untuk Kalimantan dan Sulawesi, serta La Ode Ahmad untuk Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.