KEBIJAKAN BARU, AS BATASI LEBIH LANJUT VISA UNTUK WARGA PALESTINA

Amerika – Pada hari Selasa, 2 September 2025, dunia dikejutkan oleh pengumuman pemerintahan Donald Trump mengenai perluasan pembatasan visa terhadap warga Palestina, sebuah langkah yang secara efektif menutup pintu Amerika Serikat bagi hampir semua kategori pengunjung nonimigran dari Palestina. Kebijakan yang kontroversial ini, yang didasarkan pada alasan keamanan nasional yang dipertanyakan, telah memicu kecaman luas dari para pemimpin dunia, organisasi hak asasi manusia, dan komunitas Palestina di seluruh dunia, yang melihatnya sebagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dampaknya sangat luas, memengaruhi akses terhadap perawatan medis, pendidikan, kegiatan bisnis, dan kunjungan keluarga, serta memperburuk isolasi dan penderitaan warga Palestina yang sudah hidup di bawah pendudukan dan blokade. Para analis politik dan ahli kebijakan luar negeri berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas yang diterapkan oleh pemerintahan Trump untuk menekan Palestina agar menerima persyaratan perdamaian yang tidak adil yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Dengan membatasi mobilitas dan kebebasan warga Palestina, pemerintahan Trump berharap dapat memaksa mereka untuk menyerah pada tuntutan Israel, serta mengabaikan hak mereka yang sah atas tanah, kemerdekaan, dan kedaulatan. Namun, para kritikus memperingatkan bahwa kebijakan ini justru dapat memperburuk ketegangan dan konflik di Timur Tengah, serta menghambat upaya perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Sebagai tanggapan terhadap kebijakan ini, berbagai organisasi hak asasi manusia dan kelompok advokasi telah meluncurkan kampanye untuk menekan pemerintahan Biden agar mencabut pembatasan visa terhadap warga Palestina, serta mengadopsi pendekatan yang lebih adil dan seimbang terhadap konflik Israel – Palestina. Mereka berpendapat bahwa Amerika Serikat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi hak warga Palestina, serta mempromosikan solusi yang adil dan berkelanjutan terhadap konflik tersebut, berdasarkan hukum internasional, resolusi PBB, dan prinsip – prinsip keadilan dan kesetaraan. Masa depan hubungan AS-Palestina dan prospek perdamaian di Timur Tengah sangat bergantung pada kemampuan pemerintahan Biden untuk mengubah arah kebijakan yang merugikan ini.