Surabaya-Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Surabaya resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, yang di pimpin Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono bersama tiga wakilnya. Rapat tersebut dilaksanakan pada Jumat (29/8/2025).
Dalam rapat tersebut turut hadir juga Wali Kota Eri Cahyadi, yang menegaskan bahwa dokumen P-APBD 2025 telah disusun sesuai regulasi. Termasuk Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Selanjutnya Raperda ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur selaku wakil pemerintah pusat guna dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebelum Raperda ini ditetapkan menjadi Perda,” kata Wali Kota Eri.
Karena itu, Wali Kota Eri mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak atas penyusunan Raperda P-APBD Surabaya 2025. “Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, arahan, serta ketulusan hadirin semuanya yang telah mengikuti rapat paripurna dari awal hingga akhir,” imbuhnya.
Usai rapat paripurna, Wali Kota Eri menegaskan, meski dana transfer dari pusat mengalami penurunan, pemkot dan DPRD Surabaya tetap memprioritaskan program pro rakyat.
“Jadi memang seperti kita ketahui dana transfer di mana-mana turun, makanya kita juga di Surabaya ada perbedaan, ada penurunan. Tapi dengan itu kita sudah lakukan tapi yang terpenting untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Wali Kota Eri program prioritas seperti rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), penanggulangan kemiskinan, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis tetap berlanjut. “Yang seperti Rutilahu, dan untuk kemiskinan, pendidikan gratis, kesehatan gratis, tetap kita lanjutkan. Jadi kita berputar untuk kegiatan yang lainnya yang kita kurangkan,” tegasnya.
Karena itu, ia juga menggarisbawahi bahwa penyusunan APBD Tahun 2026, tidak akan lagi bergantung pada besarnya transfer dari pusat. Kemudian Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya efisiensi dan prioritas anggaran. Untuk itu Pemkot bersama dengan DPRD Surabaya akan menentukan skala prioritas pembangunan. “Makanya kita dengan DPRD (sepakat) yang mana (prioritas). Kalau kita sepakat untuk kemiskinan, untuk pengangguran, maka infrastruktur pasti jauh akan turun,” paparnya.
Meski dana transfer dari pusat mengalami penurunan, Wali Kota Eri memastikan bahwa pemkot dan DPRD Surabaya tidak akan membebani masyarakat. Salah satunya dengan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Saya tidak akan pernah menaikkan PBB, saya tidak akan pernah menaikkan beban masyarakat,” katanya.
Kemudian untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Surabaya akan mengoptimalkan aset daerah melalui skema sewa atau yang lainnya. Termasuk pula menyiapkan skema pembiayaan proyek prioritas melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hingga mendorong penyertaan modal BUMD.
Wali Kota Eri pun memberikan contoh perhitungan efisiensi pembangunan proyek. Jika sebuah proyek bernilai Rp1 miliar tahun 2025, maka pada 2028 bisa membengkak menjadi Rp1,4 triliun akibat inflasi. “Kalau ternyata dengan tahun ini dikerjakan dengan pembiayaan-pembiayaan hanya Rp1,2 miliar, maka berani kita lakukan dengan pembiayaan. Itu yang harus kita lakukan dengan DPRD hari ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya mendukung ekonomi kerakyatan. Karena itu, Pemkot Surabaya mendorong Koperasi Merah Putih menggerakkan ekonomi warga dengan bunga pinjaman rendah. Hal ini dikarenakan Wali Kota Eri menilai Koperasi Merah Putih menjadi salah satu sumber penggerake ekonomi rakyat.
“Karena itulah saya sampaikan ketika kita itu meminjamkan kepada Koperasi Merah Putih, kasih bunga cuma 2%, maksimal 3%. Agar apa? Koperasi Merah Putih ini juga terus bergerak,” ujarnya.
“Itu yang kita lakukan sekarang. Nanti kita akan bergerak terus untuk menghitung yang tahun 2026, bagaimana perekonomian bergerak, bagaimana yang namanya kemiskinan, putus sekolah, kesehatan, termasuk (perbaikan) Rutilahu tidak boleh berhenti,” imbuhnya.
Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan menjelaskan bahwa pembahasan Raperda P-APBD telah dilakukan sejak 11-29 Agustus 2025 melalui rapat Badan Musyawarah, paripurna, fraksi, hingga komisi.
“Total Penerimaan atau kekuatan Rancangan Perubahan APBD Tahun anggaran 2025 sebesar Rp12,347 triliun,” kata Juhari, saat menyampaikan pendapat akhir Banggar.
Ia juga memaparkan rincian P-APBD Surabaya Tahun 2025. Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp11,661 triliun. PAD ini diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
“Kemudian Pendapatan Transfer sebesar Rp3,340 triliun. Pendapatan transfer diperoleh dari transfer pemerintah pusat serta transfer antar daerah,” katanya.
Selanjutnya pada sisi belanja, Juhari menyebutkan bahwa pemkot dan DPRD Surabaya menargetkan sebesar Rp12,310 triliun. Terdiri dari Belanja Operasi Rp9,768 triliun, Belanja Modal Rp2,537 triliun, dan Belanja Tidak Terduga Rp5,400 miliar.
“Kemudian pada Pos Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Rp234,441 miliar, dan Penerimaan Pembiayaan dari pinjaman daerah sebesar Rp452 miliar,” bebernya.
Sementara pada Pos Pengeluaran Pembiayaan, Juhari menambahkan bahwa dialokasikan sebesar Rp36,588 miliar. Terdiri dari penyertaan modal BUMD Rp10 miliar, serta pembayaran cicilan pokok utang Rp26,588 miliar.
“Diharapkan realisasi belanja untuk pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat agar lebih ditingkatkan kualitasnya. Sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kota, mendorong investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan taraf hidup kualitas masyarakat Kota Surabaya,” tandasnya.
+ There are no comments
Add yours