Jakarta – Pemerintah Indonesia akan mulai digitalisasi bantuan sosial (bansos) menggunakan AI dan biometrik dengan pilot project di Banyuwangi pada September 2025, dan jika berhasil, peluncuran nasional akan dilakukan pada 2026. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, “Kalau itu semua berjalan baik 2026 akan kita launching secara nasional sambil melihat kekurangan di sana sini.” “Skema ini bertujuan menyalurkan bansos yang lebih tepat sasaran lewat pendataan ulang dan teknologi face recognition agar kesalahan untuk target bansos maupun transfer cash itu sangat kecil”.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan potensi penghematan anggaran negara hingga Rp14 triliun per tahun dengan sistem digital yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Penyaluran bansos selama ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga, sehingga ke depan akan diintegrasikan lewat Portal Perlindungan Sosial Nasional sebagai pusat pendaftaran dan verifikasi penerima bansos. Masyarakat dapat mendaftar sendiri secara digital menggunakan Identitas Kependudukan Digital atau dibantu pendamping PKH, dengan proses verifikasi otomatis yang menentukan kelayakan penerima.
Selain efisiensi, sistem ini juga menumbuhkan kesadaran sosial. Gus Ipul memuji, “Semakin banyak yang secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bansos karena merasa ekonominya sudah lebih baik.” Uji coba di Banyuwangi ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sebelum diaplikasikan secara nasional, sehingga bansos bisa disalurkan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien berkat integrasi data kesehatan, ketenagakerjaan, aset, dan lainnya.
+ There are no comments
Add yours