Lombok – Puluhan mahasiswa dan pemuda menggeruduk Kantor Bupati Lombok Timur pada Kamis (14/8/2025), untuk memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Aksi ini dipicu oleh kenaikan tarif PBB-P2, yang dinilai memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Yogi Setiawan, perwakilan massa aksi menyatakan bahwa kenaikan PBB-P2 selalu terjadi setiap tahun dan masyarakat mengeluhkan pembayaran yang melonjak hingga ratusan ribu rupiah.Selain menolak kenaikan PBB-P2, para demonstran menuntut Pemkab Lombok Timur mengelola pajak secara transparan dan akuntabel. Mereka juga mendesak Kejaksaan Negeri setempat mengusut dugaan korupsi yang melibatkan oknum pegawai Pemkab. Kekecewaan memuncak karena tak satu pun pejabat menemui massa, sehingga mereka mengancam akan melakukan demonstrasi jilid II dengan jumlah peserta lebih besar. Aksi ini turut menyoroti dugaan korupsi dalam pengadaan barang di Pemkab Lombok Timur, mendesak Kejari setempat untuk mengusut tuntas. Demonstran kesal karena tidak ada pejabat yang menemui mereka, mengancam akan kembali dengan massa lebih besar seperti di Pati, Jawa Tengah, yang berujung ricuh. Mereka juga membawa atribut seperti bendera organisasi dan bendera “One Piece” sebagai simbol perlawanan. Merespons gelombang protes di berbagai daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar rapat darurat dengan seluruh kepala daerah untuk memantau kenaikan PBB. Langkah ini diambil setelah kasus di Pati, dimana rencana kenaikan 250% memicu kerusuhan hingga DPRD DKI membentuk pansus pemakzulan bupati. Selain Lombok Timur, protes serupa terjadi di Cirebon, Jombang, dan Bone, menekankan pentingnya pertimbangan kemampuan ekonomi masyarakat sebelum menaikkan pajak.
+ There are no comments
Add yours