Hotman Paris Desak Abolisi untuk Terdakwa Korupsi Impor Gula Lainnya

Jakarta – Kasus korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), dan delapan pengusaha swasta kini memasuki babak baru yang penuh kontroversi. Pemberian abolisi kepada Tom Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto telah memicu reaksi beragam terutama dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman secara tegas mendesak Presiden Prabowo untuk memperluas pemberian abolisi tersebut kepada delapan terdakwa pengusaha swasta yang juga terlibat dalam kasus yang sama. Desakan ini dilandasi oleh argumen yang cukup kuat yaitu bahwa para pengusaha tersebut hanyalah menjalankan perintah Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan saat itu, sehingga mereka seharusnya juga mendapatkan keringanan hukuman yang sama. Hotman menekankan bahwa kasus ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan jika Tom Lembong telah mendapatkan abolisi, maka konsistensi hukum menuntut perlakuan yang sama bagi para pengusaha tersebut. Ia menilai bahwa ketidakadilan akan terjadi jika hanya Tom Lembong yang mendapatkan abolisi sementara para pengusaha yang menjalankan perintahnya tetap dijerat hukum. Ini bukan sekadar tuntutan hukum, melainkan juga soal keadilan dan konsistensi penegakan hukum di Indonesia. Hotman Paris tidak hanya berhenti pada desakan pemberian abolisi. Ia juga menawarkan alternatif solusi yang lebih pragmatis dan efisien, yaitu dengan meminta Jaksa Agung untuk mencabut surat dakwaan terhadap kedelapan terdakwa pengusaha. Langkah ini, menurut Hotman akan mempercepat penyelesaian kasus dan meringankan beban Presiden Prabowo dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mencabut surat dakwaan, proses hukum terhadap para pengusaha akan dihentikan, sehingga tidak perlu lagi menunggu proses abolisi yang mungkin memakan waktu lama dan rumit. Usulan ini menunjukkan bahwa Hotman tidak hanya berfokus pada aspek keadilan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas dalam proses penegakan hukum. Namun, usulan ini tentu saja bergantung pada kebijakan dan pertimbangan hukum Jaksa Agung, yang memiliki wewenang penuh dalam mengambil keputusan terkait pencabutan surat dakwaan. Pertimbangan Jaksa Agung akan sangat krusial, karena keputusan ini tidak hanya berdampak pada kasus ini tetapi juga dapat menciptakan preseden hukum di masa mendatang. Pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, terkait penghentian seluruh proses hukum terhadap Tom Lembong setelah mendapatkan abolisi semakin memperkuat argumen Hotman Paris. Supratman menegaskan bahwa pemberian abolisi memiliki konsekuensi hukum yang menghentikan seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai tindak lanjut atas persetujuan DPR terhadap usulan abolisi. Pernyataan ini menjadi landasan kuat bagi Hotman Paris untuk mendesak perlakuan yang sama bagi para pengusaha yang terlibat. Namun, situasi ini juga menimbulkan dilema hukum dan politik yang kompleks. Di satu sisi pemberian abolisi kepada Tom Lembong telah menciptakan preseden yang sulit diabaikan. Di sisi lain, pemberian abolisi secara menyeluruh kepada semua terdakwa dapat menimbulkan kontroversi dan pertanyaan mengenai keadilan dan konsistensi penegakan hukum, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pengusaha swasta. Perkembangan selanjutnya terkait kasus ini akan menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keadilan, efektivitas penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Publik menantikan respons pemerintah terhadap desakan Hotman Paris dan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil dalam menyelesaikan kasus ini secara adil dan transparan.