SERAKAHNOMICS MEMBUAT JURANG SI MISKIN & SI KAYA MELEBAR

Jakarta – Indonesia, meskipun menunjukkan penurunan angka kemiskinan masih bergelut dengan masalah ketimpangan ekonomi yang mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta orang, turun 0,2% dibandingkan September 2024. Namun, rasio Gini yang mencapai 0,375 (turun tipis dari 0,381 pada September 2024) tetap mengkhawatirkan menandakan kesenjangan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan istilah Serakahnomicsuntuk menggambarkan fenomena ini. Serakahnomics, menurut Prabowo merepresentasikan praktik keserakahan dalam ekonomi yang merugikan sebagian besar masyarakat. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa akar masalah Serakahnomics terletak pada ekonomi ekstraktif dan korupsi pejabat negara. Para pelaku Serakahnomics memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan konsesi lahan tambang atau perkebunan yang luas, seringkali dengan praktik ilegal seperti penghindaran pajak (underinvoicing) dan transfer dana ke luar negeri. Laporan Celios tahun 2024 mengungkapkan fakta mengejutkan, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang biasa. Untuk menghabiskan kekayaan lima orang terkaya dibutuhkan waktu 630 tahun dengan pengeluaran harian Rp 2 miliar, sementara pekerja umum membutuhkan satu abad untuk menyamai kekayaan mereka. Ketimpangan ini diperparah oleh rasio Gini lahan yang mencapai 0,7, jauh di atas rasio Gini pengeluaran penduduk. Bhima memperingatkan potensi pemberontakan sosial jika kondisi ini dibiarkan berlanjut, terutama di kalangan pemuda yang putus asa. Ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet menambahkan bahwa Serakahnomics mencerminkan kegagalan pertumbuhan ekonomi untuk dirasakan secara merata. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten beberapa tahun terakhir tidak mampu menutup jurang antara kelompok kaya dan miskin. Penguasaan lahan dalam skala besar oleh segelintir korporasi atau individu serta dominasi kelompok tertentu di sektor usaha strategis, semakin memperparah ketimpangan. Akses yang tidak merata terhadap keuntungan ekonomi membuat upaya pemerataan menjadi jauh lebih sulit. Serakahnomics bukan hanya sekadar istilah, melainkan cerminan realitas ekonomi Indonesia yang perlu segera diatasi. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi ketimpangan, meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi masyarakat kecil dan memberantas praktik korupsi yang menjadi akar masalah Serakahnomics. Jika tidak, Indonesia berisiko menghadapi konsekuensi sosial dan ekonomi yang lebih besar di masa depan.