Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi bertajuk Aksi Indonesia (C)emas 2025 di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (28/7). Dalam aksi tersebut, BEM SI menyampaikan 11 tuntutan yang mencakup berbagai isu penting, mulai dari penolakan penulisan ulang sejarah Indonesia hingga desakan agar pembahasan RKUHAP dilakukan secara partisipatif. Mereka secara tegas menolak politisasi sejarah dan menyoroti sejumlah pasal kontroversial dalam draf RKUHAP yang dinilai bermasalah.

Selain itu, BEM SI meminta pemerintah agar lebih transparan dalam perjanjian bilateral demi melindungi kepentingan ekonomi nasional, serta melakukan audit menyeluruh terhadap perizinan pertambangan. Mereka menuntut adanya keadilan dalam distribusi keuntungan hasil tambang dan tindakan tegas terhadap praktik tambang ilegal. BEM SI juga mengecam pembangunan lima batalion baru di Aceh serta menuntut keterbukaan data jumlah tentara organik sesuai MoU Helsinki. Mereka menolak pendirian fasilitas militer di lingkungan kampus seperti Universitas Riau dan menentang UU TNI serta segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat sipil.

Lebih lanjut, BEM SI menolak praktik rangkap jabatan antara sipil dan militer serta mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Dalam tuntutan terakhir, mereka juga menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk promosi perilaku LGBT, serta meminta pemerintah merumuskan regulasi dan sanksi tegas terhadap tindakan yang dianggap bertentangan dengan nilai agama dan budaya bangsa.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours