Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan beban berat APBN untuk membiayai pensiun pegawai pemerintah daerah (pemda) yang mencapai Rp976 triliun. Angka tersebut berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi perhatian serius pemerintah. Sri Mulyani menegaskan, selama ini APBD sama sekali tidak menanggung biaya pensiun tersebut, sehingga menjadi pekerjaan rumah besar ke depan. Di sisi lain, pemerintah pusat berencana mengajak pemda ikut memikul kewajiban ini. Sri Mulyani menyatakan pentingnya kolaborasi dengan BPK untuk merancang skema pendanaan baru. “Walau pemda yang merekrut pegawainya, pensiunnya dibayar pusat. Ke depan, daerah harus berperan,” tegasnya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI. Tak hanya pemerintah pusat, Komite IV DPD RI juga meminta pemda segera menyiapkan strategi antisipasi. Ahmad Nawardi, Ketua Komite, mengingatkan bahwa beban pensiun bisa menjadi “bom waktu” jika tidak dikelola dengan dana cadangan atau skema khusus. Tanpa penanganan kuratif, kewajiban jangka panjang ini berpotensi mengganggu pelayanan publik dan pembangunan daerah.
You May Also Like
EKONOMI RI MELAMBAT, PERLAHAN STIMULUS BELANJA MULAI HILANG
August 29, 2025
KENDARAAN LISTRIK, SOLUSI HEMAT TRILIUNAN RUPIAH UNTUK NEGARA
August 27, 2025
+ There are no comments
Add yours