DPR dorong rencana listrik RI lebih fleksibel.

JAKARTA – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mendorong agar Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang akan segera diresmikan pemerintah bersifat adaptif dan progresif. Ia menilai RUPTL sebelumnya terlalu kaku sehingga pembangkit listrik yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Oleh karena itu, ia berharap RUPTL ke depan memberi ruang fleksibilitas terhadap naik turunnya permintaan listrik serta memberikan kesempatan pada PLN untuk berinovasi dan menggandeng investasi baru.

RUPTL terbaru ini dipastikan akan menekankan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dengan porsi mencapai 60% dari total tambahan kapasitas pembangkit hingga 2034. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa pembangunan pembangkit EBT menjadi strategi utama untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional dalam 10 tahun ke depan. Pemerintah menargetkan tambahan kapasitas sekitar 70 Giga Watt (GW), dengan mayoritas bersumber dari EBT, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8%.

Untuk mewujudkan rencana besar ini, dibutuhkan investasi hingga Rp1.100 triliun yang mencakup pembangunan jaringan interkoneksi sebesar Rp400 triliun dan pembangkit listrik sebesar Rp600–700 triliun. Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian target pembangunan pembangkit akan disesuaikan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi nasional, agar tidak terjadi pemborosan infrastruktur yang tidak terserap seperti pada periode sebelumnya.