Kedaulatan Pembayaran Digital Terancam di Tengah Gejolak Perang Dagang Global

JAKARTA-Di tengah memanasnya perang dagang antara negara-negara besar, sistem pembayaran digital nasional menghadapi tantangan serius dalam menjaga kedaulatannya. Ketergantungan terhadap infrastruktur dan teknologi pembayaran global, seperti jaringan kartu internasional dan sistem transfer lintas negara, membuat banyak negara rawan terhadap tekanan ekonomi dan politik dari pihak luar. Hal ini mendorong berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat sistem pembayaran domestik yang mandiri dan aman.

Salah satu bentuk respons yang muncul adalah pengembangan sistem pembayaran lokal seperti QRIS dan integrasi antarnegara melalui kerja sama regional. Namun, inisiatif ini tidak lepas dari rintangan, mulai dari interoperabilitas teknologi hingga persaingan dengan dominasi raksasa teknologi global yang menguasai pasar. Di sisi lain, perang dagang juga memengaruhi arus investasi dan stabilitas nilai tukar, yang turut berdampak pada kestabilan sistem pembayaran digital.

Pakar ekonomi menilai bahwa membangun kedaulatan sistem pembayaran digital bukan hanya soal infrastruktur teknologi, tetapi juga soal kebijakan strategis dan perlindungan data. Dalam konteks global yang semakin kompetitif, negara-negara perlu menyusun strategi jangka panjang yang mengedepankan kemandirian ekonomi digital, agar tidak mudah terdikte oleh kepentingan geopolitik negara lain. Kedaulatan digital kini menjadi elemen penting dalam mempertahankan kemandirian ekonomi nasional.