JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan ekonomi Pancasila tidak tercermin dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. “Jadi apa yang disampaikan di pidato kenegaraan Presiden (Prabowo) dengan kebijakan hari ini, sangat bertolak belakang 180 derajat. Masa kita kerja nombok, gaji kita nombok buat bayar barang. Mana ada di dunia seperti ini. Krisis enggak, ekonomi tumbuh 5,2% tahun lalu. Tahun ini diproyeksi 5,1%,” ungkap Said Iqbal kepada wartawan di kawasan Patung Kuda MONAS Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Ia juga mengaku merasa pesimistis terhadap rencana presiden Prabowo Subianto yang menargetkan ekonomi RI tembus diangka 8%. “Mustahil, karena daya beli akan rendah. Daya beli rendah atau purchasing rendah, konsumsi rendah. Penyumbang pertumbuhan ekonomi 54% dari konsumsi. Nah kalau konsumsinya enggak dinaikkan, seiring investasi juga didatangkan, enggak mungkin pertumbuhan ekonomi 8%. Jauh panggang dari api, (atau) bagai pungguk merindukan bulan,” tukas dia.
Said Iqbal mengaku pihaknya mendukung penuh dengan penyampaian presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa ekonomi Pancasila bukan ekonomi neoliberal saat pelantikan pada 20 Oktober kemarin. Namun pihaknya juga berharap agar pemerintah mengabulkan kenaikan upah yang wajar kepada buruh. Karena selama ini upah yang diterima buruh selalu nombok setiap bulannya.
+ There are no comments
Add yours