Bahlil Kritik Pembagian Dana Bagi Hasil Karena Tidak Sejahterakan Daerah

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengevaluasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari hilirisasi nikel belum adil bagi dengan pemerintah daerah.Ia ingin penerimaan negara lewat DBH diberikan ke daerah sebesar 45%. Hal tersebut disampaikan Bahlil tatkala melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktor Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/10/2024).Awalnya, dia mengabarkan hasil disertasinya berjudul “Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”. Berdasarkan temuannya, warga daerah industri nikel belum mendapat manfaat lebih. Setidaknya, itu yang terjadi Morowali, Sulawesi Tengah dan Halmahera Tengah, Maluku Utara. Padahal, nilai ekspor nikel di dua wilayah itu mengalami kenaikkan signifikan sebelum dan sesudah hilirisasi.

Ketua umum Golkar itu memperoleh nilai ekspor nikel di Morowali dan Halmahera sebelum hilirisasi mencapai US$3,3 miliar. Setelah hilirisasi , nilai ekspor nikel mengalami kenaikkan menjadi US$34 miliar. Namun, kata Bahlil, dari capaian tersebut pemerintah daerah hanya mendapat porsi penerimaan yang tidak seberapa. “Pemerintah pusat hanya membagikan mereka kabupaten gak lebih dari Rp1,1 triliun dan provinsi hanya Rp900 miliar,” Tuturnya Bahlil.

Menurut Bahlil, warga daerah juga diwajibkan diperlakukan adil dalam proses hilirisasi nikel. Pasalnya, mereka cukup mendapat kerugian. Ia mengabarkan lingkungan dan kesehatan warga daerah terganggu. Bahlil mengatakan, masyarakat Morowali terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA imbas debu industri.