Jakarta – Pemerintah Presiden Joko Widodo diminta segera mengambil keputusan terkait kebijakan pembatasan BBM subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurut Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra El Talattov, tidak ada alasan bagi Presiden Jokowi untuk menunda program reformasi subsidi energi. Abra menilai kebijakan yang terus tertunda hanya memicu kekisruhan dan sentimen negatif di masyarakat.
Abra menekankan bahwa kebijakan ini penting segera diselesaikan agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Kebijakan tersebut, jika dibiarkan berlarut-larut, berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi, fiskal, dan politik. Presiden Jokowi tampak ragu karena kekhawatiran akan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, terutama kelas menengah yang sudah tertekan, serta risiko menurunkan citra pemerintahannya yang saat ini memiliki tingkat kepuasan masyarakat lebih dari 75%.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa aturan pembatasan subsidi BBM, seperti siapa yang berhak menerima BBM subsidi, masih dalam pembahasan. Awalnya, kebijakan ini direncanakan berlaku mulai 1 Oktober 2024, namun Bahlil menyebut aturan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut agar mencerminkan asas keadilan.
+ There are no comments
Add yours