JAKARTA — Tersebar informasi bahwa nomor pokok wajib pajak (NPWP) milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan sejumlah pejabat dinonaktifkan oleh DJP sesudah adanya dugaan kebocoran data pajak berisi informasi pribadi.Berbagai macam data pribadi mulai dari nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak tercantum di sana.
Di sana terdapat juga data-data yang diduga terkait identitas Presiden Joko Widodo dan kedua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta sejumlah pejabat teras seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menkopolhukam Hadi
Peretas yang mengatasnamakan diri Bjorka menyatakan telah mengakses data NPWP warga Indonesia dari sistem informasi milik DJP. Bjorka bahkan memperjualbelikan data-data tersebut di forum kriminal daring, Breach Forums.
+ There are no comments
Add yours