Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Elly Rosita Silaban mengaku khawatir konflik internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dapat berpengaruh terhadap pembahasan upah minimum serikat buruh yang biasanya ditetapkan paling lambat November. Meski Asosiasi Pengusaha Indonesia dan pemerintah merupakan mitra serikat buruh dalam tripartit, namun Elly menyebut bahwa Kadin merupakan pemilik usaha yang sebenarnya.

Selain penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 menjadi tidak maksimal, Elly juga khawatir polemik ini dapat berdampak luas terhadap ekonomi nasional, termasuk sektor ketenagakerjaan dan investasi.

Usai digelarnya Munaslub 2024, Kadin tengah diterpa masalah dualisme kepemimpinan. Perseteruan antara kedua kubu kian memanas hingga kubu Arsjad menempuh jalur hukum lantaran penunjukkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin periode 2024-2029 tidak sah di mata hukum sebab Munaslub 2024 dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). “Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku,” kata Arsjad.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours