JAKARTA – Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna terakhir meminta agar para menterinya tidak membuat kebijakan ekstrem yang berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat. Jokowi menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat untuk mencegah gejolak yang dapat merugikan rakyat luas.
Walaupun belum jelas kebijakan ekstrem apa yang dimaksud, salah satu rencana yang sedang dipertimbangkan adalah pengetatan pada penggunaan BBM subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan aturan mengenai subsidi BBM seperti Pertalite dan Solar masih dalam tahap pembahasan dan belum diterapkan.
“Untuk menyangkut BBM subsidi kita sekarang lagi masih dalam pembahasan aturannya. Jadi belum ada aturan itu dan belum ada yang diterapkan ya. Biar clear masih dalam pembahasan,” ucap Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Jumat (13/9/2024).
Bahlil mengungkapkan proses ini membutuhkan waktu satu hingga dua minggu untuk perkembangan lebih lanjut dan menekankan agar publik tidak berspekulasi. Rencana saat ini adalah memberlakukan aturan tersebut mulai 1 Oktober 2024 setelah Peraturan Menteri ESDM selesai dan disosialisasikan.
+ There are no comments
Add yours