Banyak Tuai Protes, Pemerintah Nyatakan Program Tapera Tak Akan Ditunda

Pemerintah menyatakan pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan menarik sebagian gaji dari para pegawai tidak akan ditunda. Program ini tetap dilaksanakan kendati banyak menuai protes dari kalangan buruh maupun pengusaha.

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan pemerintah akan tetap melaksanakan program ini sesuai rencana. Menurut dia, program ini akan berjalan dengan target pelaksanaan penuh pada 2027.

“Tapera tidak akan ditunda, ada kekosongan, wong belum dijalankan,” kata Moeldoko saat konferensi pers, dikutip Senin, (3/5/2024).

Moeldoko menegaskan program Tapera untuk aparatur sipil negara (ASN) akan berjalan setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan. Sementara, untuk kalangan swasta, aturan ini akan dilaksanakan setelah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan terbit.

“Itu nanti baru bisa berjalan dengan baik,” kata Moeldoko.

Sebelumnya, program Tapera resmi dirilis setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Dalam aturan ini, para pegawai diwajibkan memberikan 3% dari gajinya sebagai iuran wajib tiap bulan kepada Tapera. Dengan ketentuan, pekerja akan menanggung 2,5% dan pemberi kerja 0,5%. Pemerintah memberikan waktu kepada para pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya paling lambat pada tahun 2027.

Potongan gaji ini sontak menuai protes keras dari kalangan buruh maupun pengusaha. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Diana Dewi menilai program ini akan membebani pengusaha yang diwajibkan menanggung 0,5% iuran setiap bulan. Dia beranggapan tidak semua pengusaha akan menyanggupinya.

Sementara itu, kalangan buruh mengancam akan menggelar demo besar-besaran karena adanya potongan gaji yang dianggap membebankan kaum pekerja.

Moeldoko beralasan program ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat mempunyai rumah. Dia berkata program Tapera banyak mendapat protes karena kurangnya sosialisasi.

“Sehingga ada kesalahpahaman. Ada pertanyaan yang perlu untuk diberikan penjelasan lebih konkret, untuk itu semua stakeholder saya undang dalam rangka memberikan jawaban,” kata Moeldoko.

Dia juga mengaku memahami kegelisahan masyarakat terkait program ini. Namun, dia meyakinkan bahwa program ini dilaksanakan untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan rumah di masyarakat yang mencapai 9,9 juta.