Menteri Diundang ke Sidang Sengketa Pilpres 2024 untuk Mencerahkan Program Pemerintah, Tidak Perlu Izin Presiden

Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Purwono, menyatakan harapannya bahwa kehadiran empat menteri dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) akan memberikan pencerahan mengenai program pemerintah.

Pemerintah bersikap menghormati pemanggilan tersebut, yang melibatkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri PMK Muhadjir Effendy. Dini menekankan bahwa kehadiran menteri tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada MK tentang latar belakang dan implementasi kebijakan pemerintah.

Dini juga menegaskan bahwa para menteri yang dipanggil tidak memerlukan izin dari Presiden Jokowi untuk hadir dalam sidang tersebut. Menurutnya, MK memiliki kewenangan untuk memanggil siapapun yang dianggap perlu memberikan keterangan. Keempat menteri tersebut dijadwalkan akan hadir dalam sidang pada Jumat, 5 April 2024. Mereka diharapkan dapat memberikan penjelasan yang mendalam mengenai kebijakan pemerintah dan menjelaskan konteks di balik keputusan yang diambil.

Dini juga menegaskan bahwa para menteri yang dipanggil tidak memerlukan izin dari Presiden Jokowi untuk hadir dalam sidang tersebut. Menurutnya, MK memiliki kewenangan untuk memanggil siapapun yang dianggap perlu memberikan keterangan. Keempat menteri tersebut dijadwalkan akan hadir dalam sidang pada Jumat, 5 April 2024. Mereka diharapkan dapat memberikan penjelasan yang mendalam mengenai kebijakan pemerintah dan menjelaskan konteks di balik keputusan yang diambil.