Sri Mulyani Indrawati Mengawali Penyusunan KEM-PPKF sebagai Fondasi APBN 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai membahas dan menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai landasan APBN 2025.

Pembahasan mengenai APBN 2025 merupakan bagian dari proses transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuju presiden terpilih hasil Pilpres 2024, di mana Paslon No 02, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, memimpin hasil real count Pilpres tersebut. KEM PPKF, yang merupakan kerangka awal APBN, akan dirancang oleh pemerintahan Jokowi dalam periode terakhirnya dan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Sri Mulyani menegaskan bahwa pembahasan ini juga akan melibatkan pemerintahan yang akan datang. Bersama dengan pejabat Kemenkeu, Sri Mulyani telah memulai penyusunan APBN 2025 pada Senin, 12 Februari 2024, hanya dua hari sebelum pencoblosan Pemilu 2024.

Di sisi lain, dalam unggahan Instagram pribadinya, @smindrawati yang berbunyi “Pembahasan KEM-PPKF ini merupakan bagian dari langkah awal perancangan APBN tahun 2025,” Bendahara Negara bersama dengan jajaran eselon I Kemenkeu telah memulai diskusi awal terkait APBN 2025, termasuk pembahasan terkait KEM-PPKF tahun 2025.

Berdasarkan dokumen KEM-PPKF 2024 (pemutakhiran), pemerintah telah menyiapkan asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun anggaran 2025. Proyeksi meliputi pertumbuhan ekonomi antara 5,5% hingga 6%, inflasi sekitar 1,5% hingga 3,5%, nilai tukar rupiah berkisar Rp14.900 hingga Rp15.300 per dolar AS, dan suku bunga SUN 10 tahun antara 6,3%-7,5%. Selain itu, harga minyak mentah/ICP diperkirakan US$70-US$90 per barel, dengan lifting minyak mentah 606.000-684.000 barel per hari, dan lifting gas bumi 1,06 juta-1,31 juta barel per hari. Postur fiskal ditargetkan dengan pendapatan negara 12,08%-12,77% dari PDB, belanja negara 14,21%-15,22% dari PDB, defisit anggaran 2,13%-2,45% dari PDB, dan rasio utang 37,83%-38,82% dari PDB.