Daerah Ini Surga Hilirisasi Nikel, Tapi Banyak Warga Miskin, Kok Bisa?

Dampak ekonomi terhadap kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang gencar dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menjadi isu sentral yang digiring calon wakil presiden nomor urut 01 Muhaimin Iskandar dalam debat cawapres 2024 semalam di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1).

Dia menganggap kebijakan hilirisasi sumber daya alam di daerah pusat produksinya malah tidak membuat masyarakat di sekitarnya makmur. Ia mencontohkannya dengan kondisi di Sulawesi Tengah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi dua digit, namun tingkat kemiskinannya juga masih dua digit.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal III-2023 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah memang mencapai 13,06 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Sedangkan Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 12,41%, naik 0,11% pon dari September 2022, dan naik 0,08% poin dari Maret 2022.

“Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13%, tinggi sekali, tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu, dikutip Senin (22/1/2023).

Tingginya tingkat kemiskinan di daerah sentra produksi komoditas hasil hilirisasi seperti nikel itu juga sebetulnya telah mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo. Misalnya, saat ia melihat tingkat kemiskinan di Maluku Utara masih tinggi di level 6,46% pada Maret 2023 atau naik dari 6,23% pada Maret 2022, pada saat kondisi pertumbuhan ekonominya tembus 25,13% pada kuartal III-2023.

Jokowi menganggap, Pemda bisa meminta perusahaan untuk memanfaatkan UMKM di sekitar untuk pemasok bahan makanan, makanan jadi maupun kebutuhan lainnya. Dengan begitu, warga sekitar industri pengolahan nikel bisa turut menikmat kue ekonomi dari kebijakan hilirisasi.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor fero nikel Indonesia melonjak dari US$ 373,6 juta (Rp 5,83 triliun) pada 2010 menjadi US$ 15,29 miliar pada 2023 atau sekitar Rp 238,68 triliun. Kurs yang dipakai adalah US$1 =Rp 15.610.

Ekspor nikel dan barang dari padanya juga melesat dari US$ 1,44 miliar (Rp 7,4 triliun) pada 2010 menjadi US$ 6,82 miliar pada 2023 (Rp 106,5 triliun).

Selain ekspor, hilirisasi nikel juga mendatangkan penerimaan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa royalty. Data Kementerian ESDM mencatat penerimaan PNBP dari sektor minerba menebus Rp 172, 96 triliun.