Pemberian bantuan sosial oleh pemerintah menjadi polemik karena dianggap sebagai alat politik menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Namun, hal itu dibantah oleh pihak istana. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, pemberian bansos pemerintah tidak ada hubungannya dengan proses pemilu.
“Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat/keluarga miskin, yang pendanaannya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama pemerintah dengan DPR. Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu,” kata Ari dalam keterangan tertulis, Kamis (4/1/2024).
Ia menjelaskan program bansos merupakan instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan cara pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Tujuannya sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat/keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan supply chain yang berdampak pada kenaikan harga pangan global.
Dalam kesempatan itu, Ari juga menjelaskan target sasaran bansos juga kepada kepada Keluarga Penerima Manfaat, yang bersumber dari data-data ‘by name by address’.
“Dan pemerintah terus menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi, perbaikan penasaran program untuk menekan ‘exclusion error‘ untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran,” sebutnya.
Dugaan Alat Politik
Sebagaimana diketahui, pernyataan terkait bansos pemberian Jokowi marak muncul di Youtube dan disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat Kampanye Politik di Kendal. Ia sebetulnya saat itu menanyakan kepada hadirin BLT dan bansos pemberian siapa, lalu dijawab hadirin dari Jokowi.
“Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok. Gibran tuh sopo sih?” kata Zulhas seperti disiarkan Youtube Metro TV dan SINDOnews, dikutip Kamis (4/1/2023).
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah jadi komoditas berbau politik.
“Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statemen seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan,” kata Ganjar mengutip detik.com di Pasar Kebon Agung, Ngemplak, Boyolali, Sabtu (30/12/2023).
Bahkan tim pemenangannya meminta agar penyaluran bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai.
“Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka,” kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
+ There are no comments
Add yours