Setelah WTO, Sekarang IMF Serang Program Kebanggan Jokowi

Pemerintah lewat kebijakan hilirisasi terus menemui jalan terjal. Program kebanggaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak lepas dari serangan-serangan, seperti misalnya gugatan dari Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan yang terakhir adalah Dana Moneter International (International Monetary Fund/IMF).

Ketidaksepakatan IMF atas kebijakan hilirisasi di Indonesia menjadi salah satu sorotan pembaca CNBC Indonesia sepanjang tahun 2023. Berita mengenai IMF ini masuk dalam kriteria Big Stories 2023 CNBC Indonesia lantaran ramai diperbincangkan pada saat itu. IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.

Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara tegas mengungkapkan akan menjadikan hilirisasi sebagai salah satu program unggulan dan prioritas demi meningkatkan nilai tambah komoditas yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Menurutnya, sumber daya alam dalam negeri harus dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan mengikuti saran International Monetary Fund (IMF), yang menyarankan pemerintah Indonesia agar menghapus kebijakan hilirisasi.

Kemenko Marves mengungkapkan bahwa Bos Dana Moneter Internasional (IMF) akhirnya meminta maaf kepada Indonesia perihal ‘serangan’-nya yang menganjurkan Indonesia menghntikan program hilirisasi kebanggan Jokowi. Hal itu dikatakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto. Dia mengatakan bahwa Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Managing Director IMF, Kristalina Georgieva pada 9 Agustus 2023 lalu. Dalam pertemuan itu, salah satu yang dibahas adalah perihal permintaan maaf dari pihak IMF kepada pemerintah Indonesia lantaran laporan IMF yang menjadi buah bibir dalam negeri.