Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori meminta pemerintah secara cermat menghitung kebutuhan beras nasional dalam menetapkan kuota impor. Saran tersebut seiring dengan adanya rencana impor beras 2 juta ton untuk 2024.
Khudori mengatakan, selain menghitung kebutuhan beras nasional, pemerintah juga perlu memastikan kedatangan beras ke Indonesia. “Jangan sampai malah jadi mudarat karena datang saat panen raya,” kata Khudori, dikutip Selasa (26/12/2023). Dia menduga, kuota impor beras untuk 2024 dilakukan sebagai antisipasi tanam dan panen yang mundur, yang membuat musim paceklik menjadi lebih lama. Musim paceklik merupakan kondisi di mana petani minim melakukan pekerjaan atau tidak memiliki aktivitas apapun di persawahan.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebelumnya menyebut pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton pada 2024. Penugasan ini untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP), program bantuan pangan, dan stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP) di tengah ketidakpastian yang tinggi. “Jadi di 2024 sudah diputuskan 2 juta [ton impor beras],” kata Bayu pada Kamis (21/12/2023). Seiring adanya penugasan tersebut, Perum Bulog tengah melakukan penjajakan dengan negara-negara produsen beras. Sejauh ini, pemerintah membuka opsi untuk mendatangkan impor beras dari Thailand, Pakistan, Vietnam, termasuk India dan China.
Menurut data Bulog, stok beras yang dikuasai Bulog sebanyak 1,26 juta ton per 20 Desember 2023. Kemudian, masih ada 494.000 ton stok beras yang sedang dalam perjalanan menuju gudang-gudang Bulog. Sementara, sisa kuota tambahan penugasan pengadaan sebanyak 500.000 ton telah terkontrak dan akan direalisasikan pada awal 2024. Dengan stok yang ada, Bulog optimistis stok tersebut dapat mencukupi kebutuhan nasional hingga 2024.
+ There are no comments
Add yours