Reforma Agraria dinilai memiliki daya ungkit yang signifikan bagi pemulihan ekonomi nasional. Untuk mempercepat kebijakan tersebut, pemerintah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Reforma Agraria. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Reforma Agraria berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat. “Buktinya, pendapatan per kapita penerima Reforma Agraria meningkat 20,02% pada tahun 2022,” jelasnya dalam Rakernas Reforma Agraria bertema “Menyongsong Indonesia Emas 2045 Melalui Pelaksanaan Reforma Agraria yang Inklusif dan Kolaboratif” di Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Selain memperkuat regulasi, Pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas integrasi data Reforma Agraria melalui pembentukan sistem Bhumi GTRA. Sistem Bhumi-GTRA sendiri merupakan platform untuk mengintegrasikan kegiatan penataan aset dan akses, dengan merujuk model konseptual Land Management Paradigm (LMP) yang merupakan fitur dari laman Bhumi ATR/BPN.
Dalam pertemuan puncak GTRA Summit Karimun 2023 lalu, telah disepakati Deklarasi Karimun untuk mewujudkan resolusi penyelesaian legalisasi aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil dan pulau terluar, penyelesaian konflik agraria pada aset BMN/BMD, BMN/BMD yang dikuasai oleh masyarakat, resolusi penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi, dan resolusi redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.
Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendorong percepatan reforma agraria dan berharap agar Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah untuk dapat terus berperan aktif dalam memastikan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
+ There are no comments
Add yours